Stakeholder Day Triwulan II Tahun 2025 - Optimis dan Optimal di Era Baru Penganggaran

Stakeholder Day Triwulan II Tahun 2025

KPPN Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Stakeholder Day Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (17/06) yang mengusung tema "Optimis dan Optimal di Era Baru Penganggaran".

Stakeholder Day Triwulan II Tahun 2025 - KPPN Yogyakarta

Pembukaan Resmi oleh Kepala KPPN Yogyakarta

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Arvi Risnawati yang menyampaikan keynote speech serta arahan pembuka mengenai pentingnya sinergi dan kesiapan seluruh satuan kerja menghadapi tantangan penganggaran di Semester II Tahun 2025.

Pembukaan Resmi oleh Kepala KPPN Yogyakarta

Keynote Speech dan Arahan Pembuka

Narasumber dan Materi Pembahasan

Hadir sebagai narasumber:

• Sri Haryati yang menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2025 serta langkah-langkah strategis semester II TA 2025.
• Arif Kurniawan dengan materi terkait Implementasi Cashless Society Semester I TA 2025.
• Nur Abdul Haris yang memaparkan hasil Evaluasi Pengajuan SPM dan aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian satuan kerja.

Narasumber: Sri Haryati - Evaluasi Anggaran

Narasumber: Arif Kurniawan - Cashless Society

Dokumentasi Lengkap Kegiatan

Berikut adalah dokumentasi lengkap dari kegiatan Stakeholder Day yang menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dari seluruh peserta.

Dokumentasi Kegiatan 1

Dokumentasi Kegiatan 2

Dokumentasi Kegiatan 3

Tema dan Fokus Utama

Kegiatan ini mengusung tema "Optimis dan Optimal di Era Baru Penganggaran" yang mencerminkan komitmen KPPN Yogyakarta untuk:

• Meningkatkan sinergi antar stakeholder
• Mempersiapkan satuan kerja menghadapi tantangan penganggaran
• Mengoptimalkan implementasi kebijakan keuangan negara
• Mengembangkan strategi penganggaran yang efektif

Dampak dan Manfaat Kegiatan

Melalui kegiatan Stakeholder Day ini, KPPN Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan implementasi best practices dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh DJPB Kemenkeu RI.