location_onGd Keuangan Negara Jl. Kusumanegara No.11 Provinsi DIY
phone14090
emailhai.djpb@kemenkeu.go.id
scheduleSen - Jum 08:00 s.d. 17:00 WIB
SEMAKI - Strategi Edukasi dan Manajemen Kerja Instansi
SEMAKI merupakan platform yang dirancang untuk mendukung tata kelola instansi secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui penyajian informasi kinerja, termasuk nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), SEMAKI menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kualitas manajemen dan pencapaian hasil.
Tugas pokok KPPN Yogyakarta akan ditampilkan di sini...
Fungsi
Fungsi KPPN Yogyakarta akan ditampilkan di sini...
Struktur Organisasi
Struktur organisasi dan kepemimpinan KPPN Yogyakarta.
Bagan Organisasi
Struktur organisasi KPPN Yogyakarta akan ditampilkan di sini...
Sumber Daya Manusia
Informasi SDM dan kepegawaian KPPN Yogyakarta.
Profil SDM
Data sumber daya manusia KPPN Yogyakarta akan ditampilkan di sini...
Moto dan Maklumat Layanan
Moto dan komitmen layanan KPPN Yogyakarta.
Moto
Moto KPPN Yogyakarta akan ditampilkan di sini...
Maklumat Layanan
Maklumat layanan KPPN Yogyakarta akan ditampilkan di sini...
Nilai-Nilai Kemenkeu RI
Nilai-nilai yang dianut Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Core Values
Nilai-nilai Kemenkeu RI akan ditampilkan di sini...
Budaya Organisasi Kementerian Keuangan
Budaya kerja dan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Budaya Kerja
Budaya organisasi Kemenkeu akan ditampilkan di sini...
Budaya Organisasi Ditjen Perbendaharaan
Budaya kerja khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Budaya Ditjen
Budaya organisasi Ditjen Perbendaharaan akan ditampilkan di sini...
Kebijakan Standar Pelayanan Minimum
Standar pelayanan minimum yang ditetapkan KPPN Yogyakarta.
SPM
Kebijakan Standar Pelayanan Minimum akan ditampilkan di sini...
Kebijakan Anti Penyuapan
Komitmen dan kebijakan anti korupsi dan penyuapan.
Anti Corruption
Kebijakan anti penyuapan akan ditampilkan di sini...
Strategi Organisasi
Strategi dan rencana pengembangan organisasi KPPN Yogyakarta.
Strategic Plan
Strategi organisasi akan ditampilkan di sini...
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga mulai tahun 2022 diukur dari 3 (tiga) aspek/sisi, yaitu:
1
KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN
20%
2
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
55%
3
KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN
25%
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Latar Belakang Reformulasi IKPA:
Mendukung belanja berkualitas.
Penguatan Value for Money dalam penilaian kinerja.
Penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.
Tujuan IKPA:
Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Smoothness of Budget Implementation)
Mendukung Manajemen Kas (Supporting Cash Management)
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Improving the Quality of Financial Reports (LKKL/LKPP))
Nilai IKPA digunakan dalam rangka:
Monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L (monitoring and evaluation of Ministry/Institution spending according to the Minister of Finance Regulation regarding monitoring and evaluation of budget implementation for Ministries/Institutions)
Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu.
1. KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN
Merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 2 indikator yaitu:
a. Revisi DIPA10%
b. Deviasi Halaman III DIPA10%
2. KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
Merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 5 indikator yaitu:
a. Penyerapan Anggaran20%
b. Data Kontrak10%
c. Penyelesaian Tagihan10%
d. Pengelolaan UP dan TUP10%
e. Dispensasi SPM5%
3. KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN
Merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 indikator yaitu:
a. Capaian Output25%
Kategori Nilai IKPA:
SANGAT BAIK (Very Good): nilai IKPA ≥ 95 (IKPA value greater than or equal to 95)
BAIK (Good): 89 ≤ nilai IKPA < 95 (IKPA value greater than or equal to 89 and less than 95)
CUKUP (Sufficient): 70 ≤ nilai IKPA < 89 (IKPA value greater than or equal to 70 and less than 89)
KURANG (Poor): nilai IKPA < 70 (IKPA value less than 70)
Pengelompokan IKPA:
IKPA Satker: = hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. (IKPA Satker = calculation result based on IKPA transaction data at the Satker.)
IKPA Eselon I: = hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup Eselon I. (IKPA Eselon I = calculation result based on IKPA transaction data for all Satker within Eselon I scope.)
IKPA K/L: = hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Unit Eselon I dalam lingkup K/L. (IKPA K/L = calculation result based on IKPA transaction data for all Eselon I Units within K/L scope.)
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Instansi (SEMAKI) dirancang khusus untuk mendukung implementasi IKPA yang efektif dan efisien sesuai dengan standar Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. Melalui platform digital yang terintegrasi, SEMAKI menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
Fitur Utama SEMAKI
Dashboard Real-time: Monitoring kinerja instansi secara real-time dengan visualisasi data yang informatif dan mudah dipahami
Filter Data Multi-level: Analisis data berdasarkan periode, tahun, satuan kerja, dan KPPN untuk evaluasi yang komprehensif
Grafik Tren Kinerja: Visualisasi perkembangan kinerja dari waktu ke waktu untuk analisis tren dan pola
Perbandingan Performa: Analisis perbandingan kinerja antar satuan kerja untuk benchmarking
Export Data: Kemudahan dalam mengekspor data untuk keperluan analisis lanjutan dan pelaporan
Alert System: Notifikasi otomatis untuk target kinerja yang tidak tercapai
Mulai Monitoring Kinerja IKPA Sekarang!
Gunakan SEMAKI untuk memantau dan menganalisis kinerja instansi pemerintah secara real-time sesuai standar DJPb Kemenkeu RI. Dapatkan insight yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Filter Data
Menampilkan 1101 - 1105
dari 1,105 data
Halaman 56 dari 56
Kode BA
Kode Satker
Uraian Satker
Kualitas Perencanaan
Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Kualitas Hasil
Nilai Total
Revisi DIPA
Deviasi Halaman III
Penyerapan
Belanja Kontraktual
Penyelesaian Tagihan
Pengelolaan UP/TUP
Dispensasi SPM
Capaian Output
'027
690551
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) DI YOGYAKARTA
100
88.51
66.53
100
100
95.98
100
99.85
91.72
'023
690593
BBGP PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
100
90.01
64.40
100
100
54.83
100
100
87.36
116
700172
RRI YOGYAKARTA
100
77.96
89.16
87.14
100
100
100
100
94.34
117
700213
TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA
100
53.66
90.38
91.27
86.67
97.38
100
100
90.97
'023
723013
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V YOGYAKARTA
Gunakan fitur pencarian di atas untuk memulai analisis data IKPA satker.
Berita Terbaru
Kemenkeu
05 August 202510:00 WIB
Pelaksanaan Pembinaan KPPN Secara On the Spot Periode Semester I Tahun 2025
KPPN Yogyakarta mengikuti agenda entry meeting supervisi dan pembinaan oleh Kanwil DJPB Provinsi DI Yogyakarta Semester I Tahun 2025 secara on site pada tanggal 10 s.d. 16 Juni 2025.
Kemenkeu
05 August 202514:00 WIB
Stakeholder Day Triwulan II Tahun 2025 - Optimis dan Optimal di Era Baru Penganggaran
KPPN Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Stakeholder Day Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang mengusung tema "Optimis dan Optimal di Era Baru Penganggaran".
Kemenkeu
05 August 202516:00 WIB
Nilai Lebih Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah - Modernisasi Belanja Negara
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjadi terobosan penting dalam modernisasi belanja negara dengan berbagai manfaat efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas.
Kemenkeu
28 May 202510:00 WIB
Bintal: Kunjungan Bersama ke Istana Kepresidenan Yogyakarta - Refleksi Nilai-Nilai Kebangsaan
Seluruh pegawai KPPN Yogyakarta mengikuti kegiatan Bimbingan Mental dan Kerohanian Bidang ideologi melalui kunjungan ke Istana Kepresidenan Yogyakarta pada 9 Mei 2025.
IKPA
14 December 202410:30 WIB
Peningkatan Kinerja Satker Melalui Implementasi IKPA yang Efektif
Implementasi sistem IKPA yang efektif telah berhasil meningkatkan kinerja berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan pencapaian target yang konsisten.
DJPB
13 December 202414:15 WIB
Reformasi Sistem Perbendaharaan untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
DJPb terus melakukan reformasi sistem perbendaharaan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402